Tugas Pokok Dan Fungsi

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat

    kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

    Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

1. Perizinan;

2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

5. Fasilitasi;

6. Penetapan;

7. Penyelenggaraan; dan

8. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;

2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat

    kecamatan;

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit

    kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.